“Atas nama Partai Buruh Australia, saya berkomitmen penuh pada Pernyataan Uluru dari Hati.”
Ini adalah beberapa kata pertama yang disampaikan oleh perdana menteri baru Australia Anthony Albanese pada Sabtu malam yang lalu setelah memenangkan pemilihan federal 2022.
Tapi apa sebenarnya Pernyataan Uluru dari Hati tersebut? Apa yang ingin dicapai dan bagaimana caranya?
Reformasi konstitusional
Profesor hukum tata negara di University of NSW dan salah satu penulis pernyataan itu, Megan Davis, mengatakan bahwa pernyataan ini merupakan permohonan untuk adanya reformasi konstitusional. “Sederhananya, Pernyataan Uluru dari Hati ini hampir seperti promosi penjualan kepada orang-orang Australia tentang mengapa kita membutuhkan reformasi konstitusional,” ungkap wanita berdarah Cobble Cobble itu kepada SBS News.
untuk pertama kalinya diberikan kepada bangsa ini pada bulan Mei 2017.
Meski mendapat dukungan luas, tidak semua dari masyarakat Bangsa Pertama (First Nations) berada di belakang pernyataan tersebut. Pernyataan itu segera dikesampingkan oleh pemerintahan Turnbull, tetapi pemerintahan partai Buruh yang baru telah memberinya sayap.
Pemerintahan ini membuat dua rekomendasi utama: pencantuman First Nations Voice ke parlemen Australia dalam konstitusi dan pembentukan Komisi Makarrata.
'The voice'
Profesor Davis mengatakan bahwa suara tersebut akan menjadi satu badan penasihat yang terdiri dari orang-orang Bangsa Pertama yang secara konstitusional ditanamkan dalam parlemen.
“Alasan untuk adanya suara yang diabadikan adalah karena saat ini dalam sistem hukum dan politik Australia, Bangsa Pertama memiliki pengaruh yang sangat kecil, itu pun jika ada, terhadap undang-undang dan kebijakan yang disahkan atau ditulis [dan] yang berdampak pada komunitas kami,” ujarnya.
“Hasilnya adalah undang-undang dan kebijakan yang berkualitas sangat rendah, dan semakin lebarnya kesenjangan dan kerugian. Baik itu kesehatan, pendidikan atau keadilan, kesenjangan itu semakin lebar.
Satu bagian besar dari hal ini adalah fakta bahwa Persemakmuran tidak harus melibatkan orang-orang Bangsa Pertama di meja perundingan ketika mereka membuat undang-undang dan kebijakan tentang kehidupan kami."
Pernyataan ini menyerukan agar suara itu diabadikan dalam konstitusi, sehingga tidak dapat dihapuskan oleh pemerintah apa pun yang berkuasa saat itu. Untuk itu, konstitusi harus diubah, dan hal itu hanya bisa dilakukan melalui referendum.
Mr Albanese telah berkomitmen untuk mengadakan referendum tentang suara ini dalam masa pemerintahan pertama Partai Buruh.
"Kita, tentu saja, akan mempercepat kebutuhan untuk memiliki pengakuan konstitusional terhadap orang-orang bangsa Pertama, termasuk suara dalam parlemen yang diabadikan dalam konstitusi itu," katanya kepada wartawan pada hari Senin di Canberra.
Profesor Davis mengatakan - sesuai pernyataan tersebut - sangat penting bahwa suara itu diabadikan dalam konstitusi karena jika tidak, hal ini bisa membawa lebih banyak kerugian daripada keuntungan.
“Ketika kami berkeliling Australia untuk menanyakan apa yang akan menjadi pengakuan yang bermakna bagi masyarakat, jawabannya adalah sebuah suara. Tapi suara yang tidak bisa dihapuskan seperti badan-badan sebelumnya,” katanya.
"Ada sebanyak lima atau enam badan yang dibentuk oleh Persemakmuran yang berfungsi sebagai suara di tingkat federal dan kesemuanya dihapuskan.
“Ketika badan-badan ini dihapuskan, hal ini meninggalkan kehancuran besar bagi komunitas dan butuh waktu yang sangat lama untuk dapat pulih kembali.”
Profesor Davis mengatakan tidak ada hal dalam suara terebut yang dapat mengikat parlemen secara konstitusional.
“Itu merupakan suara untuk parlemen, bukan suara di dalam parlemen. Itu merupakan perbedaan yang sangat penting," ujarnya.
“Tidak ada yang disampaikan oleh entitas ini yang dapat mengikat parlemen. Mereka hanya bersifat menasihati, dalam arti bahwa setiap badan yang melaporkan ke parlemen hanyalah seperti Komisi Produktivitas atau Komisi Hak Asasi Manusia."
Makarrata
Makarrata, yang merupakan sebuah kata dalam bahasa Yolngu, berarti berkumpul bersama setelah pergumulan guna mengawasi proses pembuatan kesepakatan antara pemerintah dan Bangsa Pertama, serta pengungkapan kebenaran tentang sejarah mereka.
Ketika suara ini telah diabadikan secara konstitusional di dalam parlemen, Pernyataan Uluru dari Hati merekomendasikan pembentukan Komisi Makarrata.
Menurut Profesor Davis, komisi tersebut akan menjalankan dua peran kunci.
Yang pertama “adalah untuk memfasilitasi dan mengawasi pembuatan perjanjian, atau yang dikenal sebagai pakta”.
“Komisi ini akan melakukan sisa pekerjaan yang harus dilakukan guna menyelesaikan beberapa masalah yang telah ada sejak tahun 1788,” ungkapnya.
Namun membuat pakta merupakan proses yang rumit.
“Idenya adalah bahwa kesepakatan akan dilakukan berdasarkan per suku bangsa dan ada lebih dari 200 suku bangsa di benua ini, dan pakta membutuhkan waktu yang sangat lama untuk dinegosiasikan,” ujarnya.
Peran kunci kedua dari Komisi Makarrata adalah pengungkapan kebenaran.
“Proses pengungkapan kebenaran adalah untuk memahami apa yang terjadi dalam hal perampasan – pembantaian, genosida, pembunuhan, era perlindungan, era asimilasi dimana anak-anak dipisahkan dari keluarga mereka,” kata Profesor Davis.
“Idenya adalah untuk melakukan diskusi yang sesuai dan lengkap tentang sejarah Australia.”
Kapan referendum dapat dilakukan?
Tidak lama setelah Pernyataan Uluru dari Hati disampaikan pada rakyat Australia pada Mei 2017, pernyataan itu ditolak oleh wakil perdana menteri saat itu Barnaby Joyce sebagai "kamar ketiga parlemen". Mr Joyce "secara blak-blakan" meminta maaf atas "kesalahan" itu dua tahun kemudian.
Pada tahun 2017, pemerintah Turnbull mengesampingkan ide dilakukannya referendum.
Tetapi Profesor Davis mengatakan beberapa tahun terakhir tidaklah sia-sia.
“Sejak saat itu kami melakukan proses desain bersama yang dipimpin oleh [mantan menteri urusan adat] Ken Wyatt, dimana ia telah memimpin sejumlah komite, yang telah merancang dasar-dasar seperti apa suara yang dimaksudkan itu,” katanya
Profesor Davis juga berbicara tentang kontribusi pemerintah Morrison terhadap pernyataan tersebut.
“Tidak benar jika dibilang tidak ada yang terjadi selama tiga tahun itu. [Pemerintahan Morrison] menyisihkan $160 juta untuk biaya menjalankan referendum. Dan uang itu masih ada ddalam cadangan kontinjensi,” ujarnya.
Referendum atas suara ini kemungkinan besar akan berlangsung pada pertengahan tahun 2024, dimana Menteri Urusan Adat yang baru, Linda Burney, mengatakan Australia siap untuk hal ini.
“Warga Australia sudah lebih dari siap untuk melakukan diskusi tentang suara dalam parlemen. Kita sedang melakukannnya. Sudah waktunya kita menempatkan diskusi ini di pusat wacana nasional kita dan membawanya ke pemungutan suara,” ujar Ms Burney pekan lalu.
