Di media sosial sedang mencuat beberapa video dari penolak pembatasan sosial COVID-19 yang merekam diri mereka menentang aturan pemakaian masker.
Sejumlah video konfrontasi mereka dengan polisi dan pekerja tempat usaha di Melbourne menunjukkan kemiripan yang mencolok dalam argumen, sehingga mereka terlihat berdebat dengan dasar 'naskah' yang sama.
Banyak yang menggunakan berbagai argumen "hukum semu" yang beredar di situs web teori konspirasi dan media sosial.
Berikut beberapa klaim yang mereka lontarkan.
'Belum disahkan sebagai hukum'
Sejak 23 Juli, warga kota metropolitan Melbourne dan Mitchell Shire harus memakai penutup wajah ketika meninggalkan rumah, dengan sejumlah pengecualian seperti alasan medis.
Mereka yang melanggar dapat dikenakan denda $200.
Pada satu set "panduan" yang disebar di internet, penolak masker mengklaim "kewajiban penutup wajah bukan sebuah hukum".
"Itu belum disahkan sebagai undang-undang ... [Belum ada] tiga kali pembahasan di parlemen untuk memberlakukannya sebagai UU," katanya.
Associate Professor Luke Beck dari Fakultas Hukum di Monash University mengatakan ini adalah salah satu dari banyak "argumen hukum semu" yang benar-benar salah.
"Ini benar-benar hukum - Kesehatan Masyarakat dan Undang-Undang Kesejahteraan disahkan oleh parlemen ... bahwa UU memungkinkan pejabat kesehatan yang relevan untuk memberlakukan pembatasan, seperti yang kita punya sekarang," katanya.
"UU selanjutnya mengatakan ketika seseorang bertentangan dengan arahan, orang itu akan dikenakan denda dan itulah yang terjadi di sini."
Associate Professor Jonathan Liberman dari Fakultas Hukum Universitas Melbourne mengatakan aturan baru itu "benar-benar sah".
People wear masks in Melbourne. Source: AAP
"Kita memiliki UU Kesehatan dan Kesejahteraan Masyarakat yang ada untuk keadaan seperti ini ... Ini adalah cara-cara di mana pemerintah harus menggunakan kekuasaa mereka pada saat pandemi sekarang," katanya.
"Persyaratan ini telah diperkenalkan untuk melindungi masyarakat, karena kita tahu bagaimana infeksi penyakit ini dan seberapa cepat itu menyebar."
Pada hari Senin, Victoria mencatat 532 kasus baru COVID-19 dan enam orang lagi meninggal karena virus.
Melanggar hak asasi manusia
Dalam satu video yang menjadi viral,
"Itu melanggar Piagam Hak Asasi Manusia tahun 1948," katanya.
Beck mengecam klaim ini.
"Pertama - dia merujuk pada hal yang salah. Dia menyebutkan tahun 1948, ketika ada dokumen yang disebut Deklarasi Universal HAM yang dibuat oleh PBB ... tapi itu bukan bagian dari hukum Australia," katanya.
"Jika ingin membuat argumen HAM - orang-orang ini sendiri berpotensi bertindak bertentangan dengan prinsip-prinsip HAM dengan membahayakan kesehatan masyarakat."
Liberman berpendapat senada.
"Apa yang dilakukan pemerintah - mengharuskan orang untuk memakai masker - adalah untuk melindungi kesehatan masyarakat dan untuk berkontribusi agar kita dapat menikmati hak kita untuk hidup dan hak untuk sehat," katanya.
Pada hari Senin, Human Rights Law Centre menanggapi klaim penolak masker dengan menyebut mereka "sesat".
"Keperluan untuk memakai masker di tempat umum di Melbourne tidak melanggar HAM. Ini pembatasan yang sangat kecil pada kebebasan pribadi untuk alasan yang baik; menyelamatkan jiwa dan melindungi kesehatan masyarakat. Ada pengecualian yang masuk akal yang ditetapkan dalam peraturan," sebut Direktur Eksekutif Hugh deKretser dalam sebuah pernyataan.
"Mereka yang mengklaim hak-hak mereka dilanggar adalah salah."
Tidak menyetujui
Tema lain dalam video yang dirilis sejauh ini dan bahasan di media sosial adalah gagasan bahwa penolak masker tidak harus menyetujui apa yang dikatakan polisi.
"Panduan" penolak masker yang dibagikan di internet mengatakan orang cukup hanya mengatakan "Saya tidak menyetujui [denda $200]".
Liberman mengatakan "hukum tidak bekerja atas dasar bahwa setiap orang memilih hukum mana yang mereka setujui dan yang tidak mereka setujui".
Beberapa penolak masker membagikan kutipan yang menyatakan bahwa warga negara tidak diharuskan untuk menjawab pertanyaan polisi.
"Ini adalah prinsip kuno dari hukum umum bahwa seseorang yang ditahan tidak memiliki kewajiban untuk berhenti untuk polisi atau menjawab pertanyaan mereka," sebut klaim itu
Beck menyanggah klaim itu.
"UU mengabaikan hukum umum dan UU mewajibkan orang untuk memberikan nama dan rincian mereka kepada polisi," katanya.
Menuntut pelaku usaha
Beberapa penolak masker dalam video mengancam akan menuntut bisnis, seperti Bunnings, yang menolak pengunjung yang tidak memakai masker.
"Orang bisa mengatakan mereka tidak menyukai sesuatu, tapi itu bukan berarti mereka punya dasar tuntutan hukum ... Saya tidak tahu jenis tuntutan hukum apa yang mereka bayangkan," kata Liberman.
Beck mengatakan Bunnings tidak melanggar hukum apa pun dengan mengharuskan pengunjung memakai masker.
"Hukum kepemilikan pribadi memungkinkan pemilik properti meminta orang datang ke tempat mereka dengan syarat," katanya.
"Anda akan melihat tanda-tanda di toko-toko yang mengatakan ada kondisi masuk - seperti memakai sepatu di pub atau memakai singlet tidak diizinkan. Atau di toko-toko ritel, mungkin ada syarat untuk membuka tas Anda untuk diperiksa. Itu hanya aspek biasa dari hukum milik pribadi."
Konsekwensi 'berbahaya'?
Beck mengatakan ada kesamaan dalam apa yang dikatakan para penolak masker.
"Semua ini tampaknya berasal dari atau memiliki kedekatan dengan gerakan warga yang berdaulat," katanya.
"Orang-orang ini membuat argumen hukum semu semacam ini, biasanya untuk mencoba dan keluar dari denda parkir atau membayar tarif dewan kota atau hal-hal seperti itu."
"Beberapa dari orang-orang ini berpikir jika Anda mengucapkan kata-kata tertentu atau menekankan 'fakta' tertentu, itu entah bagaimana akan membuat Anda keluar dari masalah."
Beck mengatakan ketika penularan COVID-19 melonjak di Melbourne, ide-ide ini dapat mengakibatkan konsekuensi berbahaya.
"Orang-orang ini berusaha mendorong orang lain untuk melakukan hal-hal yang membahayakan kesehatan masyarakat dan pada akhirnya akan menyebabkan pembatasan diberlakukan lebih lama," katanya.
"Mereka juga mempromosikan penolakan terhadap aturan hukum dan penolakan terhadap masyarakat yang harmonis."
Warga di kota metropolitan Melbourne adalah subjek dari instruksi untuk tinggal di rumah dan hanya diperbolehkan meninggalkan rumah untuk pekerjaan esensial, belajar, olahraga, atau tanggung jawab perawatan. Warga juga dihimbau untuk memakai penutu wajah atau masker di tempat publik.
Orang dihimbau untuk mematuhi anjuran jarak sosial 1,5 meter satu sama lain. Ketahui aturan batas jumlah orang berkumpul di negara bagian Anda.
Jika Anda mengalami demam atau gejala flu, tinggal di rumah dan jadwalkan tes dengan menghubungi dokter atau Hotline Kesehatan untuk Virus Corona di nomor 1800 020 080.
