Kevin Rudd membagikan pada akhir pekan lalu yang meminta Komisi Kerajaan untuk "penyalahgunaan monopoli media di Australia" oleh pers Rupert Murdoch -- yang dia sebut sebagai "kanker arogan pada demokrasi kita”.
“70 persen dari jumlah pembaca media cetak dipegang oleh Murdoch,” kata Rudd dalam sebuah video yang di Twitter.
“Di negara bagian saya di Queensland, yang mengayunkan begitu banyak hasil pemilihan federal, Murdoch memiliki hampir setiap surat kabar di sini,” sebut Rudd.
Rudd mengatakan dalam 18 pemilihan negara bagian dan federal terakhir, “Murdoch dengan kejam berkampanye mendukung satu kubu politik: Partai Liberal Nasional.”
Dalam video itu dia mengklaim Rupert Murdoch mempertahankan surat kabar "pembuat rugi” dengan tujuan untuk "memaksimalkan kekuasaan politiknya di negara untuk membela kepentingan ideologi seperti penyangkalan perubahan iklim.”
Rudd memiliki sejarah permusuhan dengan News Corp saat dia menjabat perdana menteri.
Pada tahun 2013, The Daily Telegraph menerbitkan foto Kevin Rudd di halaman muka dengan kalimat “kick this mob out”.
Halaman muka lainnya dari The Sunday Telegraph pada tahun yang sama menampilkan foto bekas Perdana Menteri Tony Abbott -- yang pada saat itu pemimpin oposisi -- di depan bendera Australia dengan judul "Australia needs Tony".
Rupert Murdoch's Sydney Daily Telegraph newspaper. Source: Getty
Kenapa perlu menggelar Komisi Kerajaan?
Dr David McKnight, Associate Professor pada Universitas NSW, yakin selama beberapa dekade pers Murdoch telah menjadi "kekuatan politik" sekaligus menjadi media.
“Sangat penting mendiskusikan kalau dia mampu mengarahkan kerajaan medianya melawan Partai Buruh,” kata Dr McKnight.
“Jika Anda menelusuri karir Rupert Murdoch dan langkah-langkahnya, semuanya lebih tentang mendapatkan pengaruh selain juga menghasilkan uang. Banyak orang salah melihat dan berpikir kepentingan dia hanya pada keuntungan,” katanya kepada The Feed.
Dr Timothy Dwyer, Associate Professor Media dan Komunikasi di Universitas Sydney mengatakan Nine dan News Corp memiliki mayoritas publikasi berita di Australia. Ia yakin orang Australia berhak mendapatkan akses ke berbagai sudut pandang.
“Inisiatif dari mantan Perdana Menteri Kevin Rudd sangat disambut dan itu sangat masuk akal karena itu mungkin salah satu dari beberapa cara penyelidikan judisial independen yang mendalam untuk pembaruan media bisa terjadi,” he said.
Dr Dwyer yakin "kampanye" News Corp melawan pemerintahan dan politisi Partai Buruh telah berlanjut tahun ini, dengan surat kabarnya melabeli Menteri Utama Victoria Dan Andrews sebagai “Dan Diktator”.
Surat kabar News Corp Sunshine Coast Daily baru-baru ini mencetak gambar yang menempatkan Menteri Utama Queensland Annastacia Palaszczuk pada garis bidik senapan dengan kata-kata “Anna, you're next”.
“Itu hanya contoh terakhir dari News Corp mencoba membuat ketidakstabilan dan pergantian rezim. Ia mencoba menggeser politisi yang ia tidak sukai dan yang tidak membantu aspirasi bisnisnya,” kata Dr Dwyer.
Apa yang akan dilihat Komisi Kerajaan?
Ada beberapa wilayah dimana pembaruan media bisa terjadi, menurut Dr Dwyer.
Ia percaya uji kepentingan publik harus dilaksanakan sebelum dua publikasi merger untuk menilai apakah penggabungan dua perusahaan akan menguntungkan orang Australia.
Dr Dwyer mengatakan Komisi Kerajaan juga dapat merekomendasikan "hukum baru untuk mencegah konsentrasi media lebih jauh dan ulasan reguler terhadap lansekap media sebab konsumsi media masyarakat berubah.”
Dr McKnight mengatakan jika Komisi Kerajaan digelar seharusnya tentang "bagaimana orang mendapatkan berita dalam arti yang lebih luas" dan termasuk penyelidikan terhadap konflik Facebook dengan media.
“Itu harus membahas bagaimana semua warga negara di Australia bisa mendapat akses lebih mudah dan gratis terhadap berita tanpa bias dan melihat bagaiman SBS dan ABC telah terpengaruh oleh pemotongan anggaran dalam beberapa tahun terakhir,” kata dia.
Apakah itu akan mengubah sesuatu?
Dr Dwyer mengatakan kepada The Feed kalau pemerintah Australia secara historis enggan untuk menerapkan pembaruan sesungguhnya dalam hal kepemilikan media dan konsentrasi.
Ia percaya ini karena ketakutan akan ganjaran dari kerajaaan media Murdoch.
“Sayangnya, sejarah menunjukkan di Australia dan di tempat lain, politisi sangat enggan menerapkan hukum media yang bisa mengancam eksistensi mereka," kata Dr Dwyer.
Untuk alasan ini, ia mengatakan "hampir tidak mungkin" politisi akan "cukup berani" untuk melaksanakan rekomendasi Komisi Kerajaan.
“Tidak mengejutkan kalau Albanese, pemimpin Oposisi, mengatakan itu bukan kebijakan Partai Buruh karena itu hal terakhir yang dibutuhkan partai, menuju pemilihan federal tahun depan, untuk mempunyai kelompok media paling kuat di sisinya,” kata Dr Dwyer.
“Itu respons sangat pragmatis tapi juga sangat mengecewakan kalau Partai Buruh tidak ingin memajukan reformasi media,” kata dia.
