Perdana Menteri Scott Morrison mengejutkan banyak orang minggu ini ketika dia mengatakan vaksin COVID-19 akan "diwajibkan sebisa yang Anda bisa lakukan".
Meskipun kemudian ia menarik kembali penggunaan kata "wajib", ia menjelaskan bahwa pemerintah menargetkan tingkat vaksinasi di Australia mencapai 95 persen.
Tampaknya ada dukungan masyarakat yang kuat untuk vaksin tersebut, tetapi belum jelas berapa banyak orang yang mau menerimanya secara sukarela untuk mencapai target itu. Oleh karena itu, kemungkinan harus ada semacam insentif atau paksaan oleh pemerintah untuk memastikan kepatuhan nasional.
Lalu, apa batasan hukum untuk memaksa orang divaksinasi? Ada segudang pertanyaan yang bisa dilontarkan, seperti:
- dapatkah tempat kerja mengharuskan pekerja mengambil vaksinasi sebagai syarat bekerja?
dapatkah maskapai penerbangan meminta sertifikat imunisasi untuk mengizinkan orang melakukan perjalanan? - haruskah seseorang diperbolehkan mengklaim pengecualian non-medis, seperti keberatan hati nurani terhadap vaksin atau atas dasar agama?
Ini adalah debat penting yang perlu kita lakukan tentang bagaimana menyeimbangkan hak masyarakat versus hak individu dalam keadaan darurat kesehatan masyarakat dan bagaimana undang-undang harus digunakan untuk memastikan kemanjuran vaksin COVID-19.
Samples from coronavirus vaccine trials are handled inside the Oxford Vaccine Group laboratory in Oxford, England. Source: AAP
Bisakah pemerintah mewajibkan vaksinasi?
Hak atas integritas tubuh adalah prinsip hukum fundamental di Australia. Ini berarti seseorang tidak dapat menjalani perawatan medis tanpa persetujuan.
Namun, ada pengecualian untuk ini berdasarkan undang-undang kesehatan masyarakat negara bagian dan teritori.
Misalnya, bagian 116 dan 117 dari Undang-Undang Kesehatan Masyarakat Victoria mengizinkan perintah kesehatan masyarakat untuk memaksa orang menjalani pemeriksaan medis, pengujian dan perawatan tanpa persetujuan jika diperlukan untuk menangani masalah kesehatan masyarakat.
Mungkin ada argumen hukum di sini bahwa vaksinasi bukanlah “pengobatan”. Tapi itu bisa ditangani melalui amandemen undang-undang
.
Dapatkah tempat kerja dan bisnis memerlukan vaksini?
Ada alasan kuat untuk mewajibkan pekerja tertentu (misalnya, mereka yang berada di fasilitas perawatan lansia) untuk menjalani vaksinasi wajib.
Namun, banyak tempat kerja lain di Australia mungkin juga memerlukan sertifikat vaksinasi COVID-19 berdasarkan kebijakan Occupational Health and Safety.
Dinamika hukum di sini berbeda dengan vaksinasi yang diamanatkan pemerintah jika diperlukan sebagai syarat kerja (yang merupakan masalah hukum swasta).
Ada preseden untuk ini: beberapa negara bagian dan teritori telah mengadopsi kebijakan vaksinasi wajib untuk staf yang bekerja dengan kontak dekat dengan pasien atau bahan yang dapat menular.
DI ACT, misalnya, semua staf Kesehatan ACT harus mematuhi “prosedur penilaian pekerjaan, skrining dan vaksinasi”, yang mengharuskan mereka diimunisasi terhadap penyakit termasuk influenza, difteri, dan hepatitis B.
Demikian pula, bisnis dapat meminta kartu imunisasi sebagai syarat masuk. Ini bisa termasuk maskapai penerbangan yang membutuhkan bukti vaksinasi sebagai bukti "kebugaran untuk terbang".
Ada pertanyaan hukum yang lebih kompleks dalam hal mewajibkan vaksin bagi siswa untuk diterima di sekolah atau universitas.
Hal ini diperdebatkan dengan hangat di negara bagian yang memperkenalkan rezim vaksinasi wajib “no jab, no play” untuk akses ke layanan penitipan anak, serta kebijakan federal “no jab, no pay”.
Meskipun aturan berbeda di seluruh negeri, semua negara bagian dan teritori memiliki tingkat vaksinasi anak yang cukup konsisten - dengan tingkat cakupan nasional sebesar 91 persen. Apakah tingkat yang sama dapat dicapai untuk vaksin COVID-19 masih harus dilihat.
Clinical trial participants receiving a coronavirus vaccine in Melbourne in May Source: AAP
Apakah ini melanggar hak asasi manusia?
Tantangan dapat diajukan terhadap kebijakan wajib vaksinasi COVID-19 berdasarkan piagam hak asasi manusia di Victoria, Queensland dan ACT, yang bertujuan untuk melindungi hak-hak seperti kebebasan berekspresi, berpikir, hati nurani, beragama dan berkeyakinan.
Di sini, banyak yang akan bergantung pada siapa yang membutuhkan vaksinasi (badan publik atau bisnis swasta) dan apakah ada tindakan hukuman yang diterapkan untuk ketidakpatuhan (misalnya, penggunaan denda atau penjara).
Jika ada hukuman untuk ketidakpatuhan, ini mungkin dianggap tidak proporsional oleh pengadilan - bahkan jika dikatakan bahwa vaksini-wajib diperlukan dan masuk akal untuk alasan kesehatan masyarakat.
Penggunaan program vaksinasi wajib juga memiliki implikasi khusus terhadap hak-hak anak. Konvensi PBB tentang Hak Anak menetapkan bahwa setiap anak memiliki hak untuk “menikmati standar kesehatan tertinggi yang dapat dicapai”.
Namun, anak-anak juga berhak atas pendidikan. Oleh karena itu, tindakan hukuman untuk memaksa orang tua memvaksinasi anaknya terhadap COVID-19, seperti tidak bersekolah, dapat melanggar prinsip-prinsip inti dari konvensi ini.
Bisakah orang-orang berdebat untuk pembebasan vaksin?
Tidak ada hak yang diakui untuk keberatan hati nurani atas vaksinasi berdasarkan hukum Australia. Oleh karena itu, setiap orang yang tidak bersedia untuk divaksinasi tidak dapat hanya membantah "keberatan".
Namun, sebuah badan agama mungkin dapat menyatakan bahwa kebijakan vaksinasi wajib pemerihah federal mengganggu perlindungan kebebasan beragama di bawah konstitusi Australia, tetapi itu adalah pertanyaan hukum yang kompleks.
Satu kelompok agama "the Christian Scientists" berhasil mengklaim pembebasan imunisasi wajib masa kanak-kanak. Pengecualian “keberatan hati nurani” ini telah dihapus pada tahun 2016, tetapi memberikan contoh bagaimana pengecualian tersebut dapat ditangani berdasarkan hukum.
Bagaimana membuat hukum yang baik pada saat krisis
Pemerintah jelas memiliki kewajiban untuk melindungi kesehatan dan kesejahteraan masyarakat dan vaksinasi adalah cara penting untuk memastikan hal ini.
Namun, meski tindakan hukum yang bersifat menghukum seperti denda mungkin efektif dalam penggunaan masker wajib, tindakan tersebut belum tentu efektif jika menyangkut sesuatu yang jauh lebih invasif seperti vaksin.
Pemikiran serius tidak boleh hanya diberikan pada apa yang dapat dilakukan oleh hukum untuk mencapai tingkat vaksinasi COVID-19 yang tinggi, tetapi juga hukum yang baik. Artinya, kita harus mengupayakan tindakan yang cukup diterima oleh masyarakat.
Maria O'Sullivan is a senior lecturer in Monash University's law faculty and the deputy director of the university's Castan Centre for Human Rights Law.
Orang-orang di Australia harus menjaga jarak setidaknya 1,5 meter dari orang lain. Periksa batasan negara bagian Anda tentang batas berkumpul.
Jika Anda mengalami gejala pilek atau flu, tetap tinggal di rumah dan atur tes dengan menghubungi dokter Anda atau hubungi Coronavirus Health Information Hotline di 1800 020 080.
